Jumat, 18 Januari 2019

Polisi Perketat Keamanan Sengketa Tanah

Polisi Perketat Keamanan Sengketa Tanah

Polisi Perketat Keamanan Sengketa Tanah
Polisi Perketat Keamanan Sengketa Tanah
BERITA TERBARU - Kepolisian Jakarta Barat telah menyiapkan langkah-langkah keamanan tambahan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk persidangan pertama kasus terhadap Hercules Rosario Marshal dan 11 bawahannya.

“Kami telah menyiapkan sekitar 150 personel polisi untuk keamanan,” Kepala Operasi Polisi Jakarta Barat Sr. Adj. Kawan Prio Utomo 

Dia mengatakan polisi juga telah menerima bantuan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), unit kontrol Polda Metro Jaya dan brimob kepolisian (Brimob), "Untuk mengantisipasi insiden yang tidak diinginkan," kata Priyo.

Baca juga : Viral, Penumpang Wanita Kejar Pesawat hingga ke Landasan Pacu Karena Ketinggalan

Dia mengatakan bahwa jika pengikut Hercules mencoba memasuki ruang sidang, polisi akan mengambil tindakan untuk memindahkan mereka.

“Kami akan mengambil tindakan persuasif agar persidangan berjalan aman dan tertib,” kata Priyo.

Hercules dan 11 bawahannya diduga secara ilegal menempati 2 hektar tanah milik PT Nila Alam di Jl. Daan Mogot di Kalideres, Jakarta Barat selama tiga bulan, di mana para terdakwa diduga mengintimidasi dan memeras uang dari penduduk setempat. AGEN DOMINO

Lagi, KPK Periksa 5 Anggota DPRD Bekasi Untuk Tersangka Neneng

Lagi, KPK Periksa 5 Anggota DPRD Bekasi untuk Tersangka Neneng

 Lagi, KPK Periksa 5 Anggota DPRD Bekasi Untuk Tersangka Neneng
 Lagi, KPK Periksa 5 Anggota DPRD Bekasi Untuk Tersangka Neneng
BERITA TERBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terus mendalami suap terkait kasus suap proyek izin pembangunan Meikarta, Bekasi, Jawa Barat. KPK kembali memanggil kalangan pejabat Kabupaten Bekasi, yakni lima anggota DPRD sebagai saksi untuk tersangka Bupati nonaktif Bekasi , Neneng Hasanah Yasin .

Kelima anggota DPRD tersebut adalah Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, Namat Hidayat, dan H Anden Saalin Relan.

"Kapasitas lima anggota DPRD diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHY (Neneng Hasanah Yasin)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan

Sejauh ini, belum diketahui apa yang akan dikorek penyidik KPK terkait pemeriksaan terhadap lima anggota DPRD Bekasi tersebut. Namun, diketahui, KPK sedang menelisik dugaan sejumlah anggota DPRD Bekasi mendapatkan fasilitas jalan-jalan ke Thailand yang berasal dari uang suap proyek Meikarta . QQ ONLINE

Penyidik KPK pun telah mengantongi daftar nama-nama para anggota DPRD yang ikut bepergian ke Thailand.


Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari kasus suap proyek Meikarta. KPK pun telah menerima pengembalian uang dengan total sebesar Rp 180 juta dari sejumlah anggota DPRD Bekasi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus suap proyek Meikarta. Mereka adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group; Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. AGEN DOMINO

Dalam kasus ini, Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama dan Henry Jasmen Sitohang sudah berstatus sebagai terdakwa dan kini masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat.