Pemerintah Mengalokasikan 2% Dari Pos Layanan Sipil Untuk Penyandang Cacat
 |
| Pemerintah Mengalokasikan 2% Dari Pos Layanan Sipil Untuk Penyandang Cacat |
BERITA TERPERCAYA - Pemerintah mendorong para penyandang cacat untuk mengajukan permohonan tes pendaftaran sipil tahun ini karena banyak kementerian telah membuka peluang bagi penyandang cacat.
Setelah dikeluarkannya Peraturan Reformasi Administratif dan Birokrasi (Permenpan) No. 36/2018, penyandang cacat usia dari 18 hingga 35 mungkin berlaku untuk menjadi pegawai negeri. Para pelamar yang cacat diminta untuk melampirkan surat pernyataan yang menentukan jenis kecacatan mereka pada saat mendaftar.
Badan Layanan Sipil Nasional menyatakan di akun Twitter-nya bahwa setidaknya 2 persen posisi di lembaga pemerintah pusat dan 1 persen posisi di lembaga regional dicadangkan untuk pelamar yang dinonaktifkan. Jumlah total lowongan untuk anggota baru lebih dari 238.000.
Aktivis penyandang cacat Trian Airlangga mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya pemerintah mengalokasikan kuota untuk penyandang cacat. Meskipun dia menyambut baik berita itu, Trian juga merasa bahwa kuota disabilitas masih belum cukup besar dan beberapa perbaikan perlu dilakukan. DOMINO ONLINE
Misalnya, Trian menyatakan bahwa harus ada persyaratan pendidikan minimum yang berbeda untuk calon cacat.
Dia menjelaskan bahwa beberapa orang penyandang cacat terdaftar di sekolah lebih lambat dari orang-orang yang berbadan sehat karena mereka memiliki akses terbatas ke pendidikan.
“Saya masuk SMA ketika saya berumur 18 tahun, yang jauh lebih tua dari anak-anak Indonesia lainnya ketika mereka masuk sekolah menengah pertama,” kata Trian. Salah seorang temannya, tambahnya, bahkan masuk sekolah dasar pada usia 20 tahun.
“Kami tidak memiliki masalah dengan kapasitas berpikir kami, hanya saja kami memiliki akses pendidikan yang sangat terbatas,” katany
Setelah dikeluarkannya Peraturan Reformasi Administratif dan Birokrasi (Permenpan) No. 36/2018, penyandang cacat usia dari 18 hingga 35 mungkin berlaku untuk menjadi pegawai negeri. Para pelamar yang cacat diminta untuk melampirkan surat pernyataan yang menentukan jenis kecacatan mereka pada saat mendaftar.
Badan Layanan Sipil Nasional menyatakan di akun Twitter-nya bahwa setidaknya 2 persen posisi di lembaga pemerintah pusat dan 1 persen posisi di lembaga regional dicadangkan untuk pelamar yang dinonaktifkan. Jumlah total lowongan untuk anggota baru lebih dari 238.000.
Aktivis penyandang cacat Trian Airlangga mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya pemerintah mengalokasikan kuota untuk penyandang cacat. Meskipun dia menyambut baik berita itu, Trian juga merasa bahwa kuota disabilitas masih belum cukup besar dan beberapa perbaikan perlu dilakukan. DOMINO ONLINE
Misalnya, Trian menyatakan bahwa harus ada persyaratan pendidikan minimum yang berbeda untuk calon cacat.
Dia menjelaskan bahwa beberapa orang penyandang cacat terdaftar di sekolah lebih lambat dari orang-orang yang berbadan sehat karena mereka memiliki akses terbatas ke pendidikan.
“Saya masuk SMA ketika saya berumur 18 tahun, yang jauh lebih tua dari anak-anak Indonesia lainnya ketika mereka masuk sekolah menengah pertama,” kata Trian. Salah seorang temannya, tambahnya, bahkan masuk sekolah dasar pada usia 20 tahun.
“Kami tidak memiliki masalah dengan kapasitas berpikir kami, hanya saja kami memiliki akses pendidikan yang sangat terbatas,” katany
Trian juga merasa bahwa pengumuman itu tidak sampai ke komunitas yang cacat karena tidak dipublikasikan secara luas, tidak seperti pengumuman untuk orang-orang berbadan sehat.
"Sungguh memalukan bahwa pemerintah tidak berusaha lebih keras dalam pengumuman itu," katanya. QQ ONLINE
Pada hari Jumat, beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Keuangan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Pusat Statistik Badan (BPS) mengumumkan pembukaan bagi pelamar yang cacat untuk mengisi beberapa posisi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar